TerasPost, Kendari – Wali Kota Bitung Hengky Honandar menghadiri forum Arahan dan Dialog bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Sabtu, 30 Mei 2026.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu mempertemukan kepala daerah se-Sulawesi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka kegiatan sebelum dilanjutkan dengan arahan dari Budi Gunawan dan Maruarar Sirait. Setelah itu, peserta mengikuti dialog yang membahas berbagai isu pembangunan dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Dalam pemaparannya, Budi Gunawan menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Menurut dia, Sulawesi memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sehingga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang solid.
Adapun Maruarar Sirait menyoroti percepatan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Ia meminta pemerintah daerah mengawal program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Keikutsertaan Hengky Honandar dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bitung untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Forum itu juga dimanfaatkan sebagai wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Pada sesi dialog, sejumlah kepala daerah menyampaikan pandangan terkait percepatan program strategis nasional, stabilitas pemerintahan, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih terintegrasi.
Bagi Pemerintah Kota Bitung, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lain di Sulawesi. Sinergi itu dinilai penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan kolaboratif. Pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat koordinasi guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus menjaga stabilitas nasional di kawasan Sulawesi. (*)
